WALIKOTA Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe rapat kerja (Raker) dengan Walikota dan Bupati se-Indonesia di Istana Negara Jakarta KMA, Selasa (24/10/2017) mulai pukul 13.30 wib.
H SN Prana Putra Sohe melalui Kabag Humas Pimpinan dan Keprotokolan Setda Kota Lubuklinggau, Hendra Gunawan menerangkan pada intinya yang dibahas yakni laporan pencapaian dan evaluasi program Kemendagri selama 3 tahun pemerintahan kabinet kerja.
Diantara bidangnya yakni Politik dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa, dengan program unggulan stabilitas Poldagri, Pemilu, Pendidikan Politik dan Wasbang dan Revolusi Mental.
Pelayanan administrasi kependudukan dengan program unggulan pelayanan KTP-el sebesar 94,98% dari 175.949.127 jiwa penduduk wajin KTP-el, Kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun telah mencapai 80%, meningkatkan pemanfaatan dan data dokumen kependudukan oleh lembaga pemerintah dan swasta melalui 32 MoU dan 242 Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Kemudian Bidang Pemerintahan Desa dengan program Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berbasis aplikasi di 40.664 desa untuk pengelolaan keuangan desa yang tertib, akuntabel dan partisipatif serta peningkatan kapasitas aparatur desa.
âAda juga bidang desentralisasi dan otonomi daerah dengan program unggulan pilkada serentak, evaluasi kinerja pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah daerah, batas antar daerah dan kader pemerintahan,â jelasnya.
Ia melanjutkan, capaiannya yakni terselenggaranya Pilkada serentak yang aman dan demokratis tahun 2015 sampai 2017 di 16 provinsi, 354 Kabupaten/Kota dengan partisipasi pemilih secara nasional 60% pada tahun 2015 dan 75,68 % pada tahun 2017.
Peningkatan kinerja penyelenggaraaanpemerintahan daerah dengan kategori sangat tinggi dan tahun 2015 sebanyak 1 provinsi, 108 kab, 19 kota menjadi sebanyak 5 provinsi, 150 kabupaten dan 48 kota pada tahun 2016.
âTerwujudnya iklim investasi didaerah yang lebih baik, juga meningkatnya akuntabilitas pelaporan keuangan daerah, ditandai dengan opini WTP BPK RI pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) tahun 2016 (92% Provinsi dan 73% Kabupaten/Kota),â paparnya.
Kemudian juga, meningkatnya kualitas kelembagaan dan tata laksana organisasi perangkat daerah, penyelesaian 453 segmen batas antar daerah serta perkuatan kader dan perekat aparatur penyelenggara pemerintahan. (Admin)